“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan (Studi Putusan No : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn)

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang bersifat menular di setiap aparat negara baik di pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori pemidanaan retributif. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan,buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 merupakan representasi dari 3 unsur penegakan hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang (dengan membuat undang-undang ini), unsur aparat penegak hukum yaitu misalnya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan unsur lingkungan masyarakat yaitu dengan mengatur partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/Pn.Mdn adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, dengan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab si terdakwa, mempertimbangkan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Corruption is one of the extraordinary crimes that are contagious in every state apparatus either in the central government to the regional government. The problem in this research is law enforcement of corruption crime according to Law Number 20 year 2001 and judge's consideration in dropping decision number: 116 / Pid.Sus-TPK / 2014 / Pn.Mdn. The theory used in this research is law enforcement theory and retributive punishment theory. The method of research in this writing is a normative method that collects literature data that is legislation, law books, judges verdict, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis. The results and discussion of this research is about the law enforcement of corruption in Indonesia as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 is a representation of three elements of law enforcement, namely the legislative element (by making this law), elements law enforcement officers, for example by the existence of Corruption Eradication Commission (KPK) and environmental elements of society by organizing public participation in eradicating corruption in Indonesia and judge's consideration in deciding the decision Number: 116 / Pid.Sus-TPK / 2014 / Pn.Mdn is taking into account mitigating and aggravating matters, taking into account the defendant's accountability capability, considering the absence of excuses and justification, and taking note of Article 3 in conjunction with Article 18 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 on Corruption Eradication jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code